Medan – Menanggapi pengungkapan dugaan praktik mafia BBM di salah satu SPBU di Jalan Gajah Mada, Medan, yang berhasil diungkap oleh Polrestabes Medan, kalangan praktisi hukum meminta agar penyidik tidak berhenti pada penetapan tersangka terhadap supervisor, operator, maupun sopir truk tangki.
Menurut salah seorang pengacara di Medan Daniel Simangunsong SH, MH mengatakan penyidik perlu mengembangkan perkara tersebut hingga mengungkap pihak-pihak yang diduga memiliki peran, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pemilik atau pengelola SPBU apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan atau tanggung jawab mereka.
"Kasus ini bukan sekadar persoalan oknum operator atau supervisor. Dugaan praktik yang berlangsung selama berbulan-bulan tentu patut didalami lebih lanjut. Penyidik harus menelusuri apakah ada pihak lain yang mengetahui, turut serta, atau memperoleh keuntungan dari dugaan penyimpangan tersebut," ujarnya.Rabu (1/7/2026)
Ia menilai, apabila benar dugaan praktik itu berlangsung selama sekitar sembilan bulan, maka penyidik perlu mendalami sistem pengawasan internal SPBU serta aliran keuntungan yang diperoleh dari dugaan pengoplosan atau penggantian jenis BBM tersebut.
"Karena itu, kami meminta agar pemilik SPBU dipanggil dan diperiksa sebagai bagian dari proses penyidikan. Jika dari hasil penyidikan ditemukan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum, maka penyidik perlu mempertimbangkan penarikan atau penetapan pihak-pihak lain sebagai tersangka sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing," katanya.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat yang diduga menjadi korban karena membeli Dexlite namun diduga menerima BBM jenis solar.
Pengacara tersebut juga mengapresiasi langkah cepat Polrestabes Medan dalam mengungkap kasus ini, namun berharap pengusutan dilakukan secara menyeluruh tanpa tebang pilih.
"Kami mendukung penuh penegakan hukum yang profesional, objektif, dan transparan. Siapa pun yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti yang sah harus dimintai pertanggungjawaban hukum, tanpa memandang jabatan ataupun kedudukannya," tutupnya.
(ris/ris)
