Jakarta - Anggota
Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai jika kondisi menurunnya penerimaan
negara yang disebabkan anjloknya harga komoditas terus berlangsung, maka
dikhawatirkan beban utang pemerintah akan terus bertambah.
Politikus Fraksi PKS itu dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Selasa (2/7), merinci, saat ini utang pemerintah sudah sekitar Rp8.262 triliun.
Peningkatan tersebut, menurutnya, bahkan mencapai lebih dari Rp5.000 triliun sejak
2014.
Dia menekankan, jika proyek-proyek mercusuar terus jalan,
dan penerimaan terus merosot karena komoditas mulai menurun, maka beban utang
akan terus bertambah. Bahkan, untuk pembayaran bunga saja pada 2024 sudah
mencapai 15 persen dari total belanja negara.
"Saya khawatir bukan hanya soal utang yang terus
meningkat, namun juga persoalan crowding out dana publik. Sentimen suku bunga
the Fed akan memiliki konsekuensi pada peningkatan tingkat yield SBN. Hal ini
akan berdampak pada peningkatan beban bunga pada masa yang akan datang,” jelas
Ecky.
Untuk itu, lanjut Ecky, pihaknya mendorong spending better
dalam belanja negara. Pemerintah perlu menghentikan pengeluaran yang tidak
perlu seperti proyek-proyek mercusuar yang bukan menjadi prioritas.
“Berikutnya, pertebal bantalan sosial bagi masyarakat miskin
dan rentan. Kenaikan harga pangan, energi, dan listrik punya dampak instan
dalam memukul masyarakat miskin dan mereka yang rentan untuk jatuh dalam jurang
kemiskinan,” ujarnya.
Prioritas fiskal secara total, menurut Ecky, harus
dialokasikan untuk membantu masyarakat tersebut. Anggaran belanja sosial perlu
ditambah, salah satu yang menjadi perhatian adalah subsidi upah dan bantuan
langsung bagi buruh dan pekerja informal di sektor pertanian. Di tengah gejolak
harga pangan, bantalan tersebut menjadi penting.
“Sebab, kenaikan harga yang terjadi, di satu sisi, tidak
dapat diikuti oleh peningkatan pendapatan. Hasil hitungan dengan menggunakan
data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa
rata-rata pendapatan tenaga kerja tumbuh hanya sekitar 1,7 persen pada tahun.
Peningkatan ini tidak mampu mengimbangi inflasi yang ada,” tutur Anggota DPR RI
dari Dapil Jawa Barat III ini.
(hsr/red)
