Seoul - Presiden
Yoon Suk Yeol pada Rabu menyatakan Korea Selatan berada dalam "darurat
demografi nasional " akibat menurunnya populasi, seraya berjanji melakukan
segala upaya untuk mengatasi tingkat kelahiran yang sangat rendah di negara
itu.
Pernyataan tersebut disampaikan Yoon dalam pertemuan komite
kepresidenan mengenai rendahnya angka kelahiran dan populasi menua di tengah
prospek suram dan peringatan bahwa populasi Korea Selatan pada akhirnya bisa
punah kecuali trennya dibalik.
"Hari ini, saya secara resmi mendeklarasikan darurat
demografi nasional. Kami akan mengaktifkan sistem respons komprehensif
antar-pemerintah hingga masalah rendahnya angka kelahiran dapat teratasi,"
kata Yoon dalam pertemuan yang diadakan di pusat penitipan anak di Pusat
Penelitian dan Pengembangan HD Hyundai di Seongnam, selatan Seoul.
Tingkat kesuburan total Korea Selatan atau jumlah rata-rata
anak yang dilahirkan seorang wanita sepanjang hidupnya, turun ke titik terendah
baru yaitu 0,72 pada 2023, jauh di bawah tingkat penggantian sebesar 2,1 yang
diperlukan untuk mempertahankan populasi negara tersebut pada angka 51 juta.
Pemerintah telah
mencoba berbagai insentif untuk membantu memikat keluarga agar memiliki anak
selama satu dekade terakhir, namun sejumlah faktor, termasuk harga rumah yang
mahal, biaya pendidikan dan jam kerja yang panjang, telah membuat kaum muda
enggan untuk memulai keluarga dan memiliki bayi.
Yoon menguraikan
tiga bidang utama yang fokus pada keseimbangan pekerjaan dan kehidupan,
peningkatan perawatan anak, dan penyediaan perumahan yang lebih baik untuk
mengatasi masalah yang kompleks
Langkah tersebut
mencakup menaikkan tunjangan cuti orang tua dan perpanjangan cuti ayah, dengan
tujuan untuk menaikkan tingkat penggunaan cuti ayah dari saat ini 6,8 persen
menjadi 50 persen selama masa jabatan Yoon.
Selain itu mereka
juga akan memiliki waktu kerja yang fleksibel, memperpanjang batas usia untuk
pengurangan jam kerja bagi orang tua yang memiliki anak kecil dan memberikan
subsidi bagi pemberi kerja yang mempekerjakan pengganti sementara bagi pekerja
yang sedang cuti sebagai orang tua.
Yoon juga
berjanji untuk meningkatkan dukungan bagi layanan anak dan memperluas program
ekstrakurikuler di sekolah dasar untuk meringankan beban pendidikan orang tua.
Sementara itu,
rumah tangga dengan bayi baru lahir akan diberikan prioritas dalam alokasi
perumahan dan pinjaman berbunga rendah untuk pembelian rumah guna mendorong
lebih banyak pasangan pengantin baru memiliki bayi. Selain itu, manfaat pajak
untuk rumah tangga yang memiliki anak akan diperluas.
Untuk memastikan
penerapan langkah-langkah tersebut, Yoon mengatakan akan membentuk sebuah
kementerian baru, yang untuk sementara disebut Kementerian Perencanaan Strategi
Kependudukan dan menteri tersebut akan menjabat sebagai wakil perdana menteri
urusan sosial.
Kementerian ini
akan bertugas menyusun strategi terkait permasalahan kependudukan, termasuk
rendahnya angka kelahiran, masyarakat lanjut usia, dan kebijakan imigrasi,
dengan wewenang untuk meninjau anggaran dan berkonsultasi dengan pemerintah
provinsi mengenai proyek-proyek terkait.
Yoon meminta
kerjasama Majelis Nasional untuk membentuk kementerian baru tersebut
secepatnya.
(reut/red)
