Jakarta Selatan -
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Ucok Sky Khadafi
meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk menelisik
pengadaan pakaian dinas baru anggota dewan DPRD DKI Jakarta pada akhir tahun
2023 lalu.
Ucok menduga, ada aroma rasuah dalam pengadaan yang menelang
uang negara hingga miliaran rupiah itu. Pengadaan itu, sambung Ucok, juga
menambah daftar tunjangan dan fasilitas yang diberikan negara kepada anggota
dewan.
“Kami dari CBA meminta kepada KPK menggandeng auditor negara
untuk menelisik realisasi anggaran sebesar Rp 1,8 miliar untuk pakaian dinas
dan atribut baru anggota dewan DPRD DKI Jakarta,” kata Ucok dalam keterangannya
, Jumat (17/5/2024).
Ucok mengatakan, auditor negara dalam hal ini BPKP juga
diminta untuk melakukan audit investigasi terhadap proyek ini.
“Dengan audit investigasi agar bisa membongkar kualitas,
jumlah dan harga perstel baju baru tersebut untuk menjaga uang negara tidak
bocor, bocor dan bocor,” ujarnya menegaskan.
Ucok menilai, dengan pengadaan Rp1,8 miliar yang kemudian
dibagi dengan jumlah anggota DPRD saat ini, maka akan terlihat ketidak masuk
akalan proyek ini.
“Kalau
disimulasikan anggaran sebesar Rp.1.8 miliar, lalu dibagi-bagi kepada 106
anggota DPRD DKI. Maka setiap anggota dewan akan mendapat harga baju baru atau
pakaian dinas dan atribut sebesar Rp.17 juta lebih untuk satu orang," kata
Ucok.
