Setelah memutuskan untuk mengakui Negara Palestina,
pemerintah Slovenia mengibarkan bendera Palestina sebelah bendera Uni Eropa
(UE) dan Slovenia di gedung pemerintahan. (Aleš Beno)
Beograd,
Serbia - Partai oposisi utama
Slovenia pada Senin mengajukan mosi untuk meminta referendum mengenai keputusan
mengakui negara Palestina yang merdeka, yang mungkin menunda pemungutan suara
di parlemen mengenai masalah tersebut.
Pemerintah mendukung mosi untuk mengakui Palestina pekan
lalu dan parlemen dijadwalkan untuk menyetujuinya pada Selasa, namun oposisi
Partai Demokrat Slovenia (SDS) mengajukan mosi tersebut sebelum keputusan
tersebut diambil.
Pemimpin SDS Janez Jansa mengklaim bahwa upaya pengakuan
tersebut dapat merugikan negara dalam jangka panjang dan mengumumkan bahwa
mereka meminta referendum.
Menteri Luar Negeri Slovenia Tanja Fajon menggambarkan
tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak tulus dan dia mengatakan bahwa
mereka yang ingin mempertahankan perdamaian juga harus mempertahankan solusi
dua negara.
Koalisi berkuasa, yang memiliki mayoritas di parlemen,
diperkirakan akan menolak usulan referendum.
Pemerintah Slovenia mengevaluasi pengakuan Negara Palestina
pada sidang yang diadakan pekan lalu.
Perdana Menteri Robert Golob mengatakan kepada media bahwa
mereka memutuskan untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat
dalam perbatasan tahun 1967 sesuai dengan hukum internasional dan resolusi Dewan
Keamanan PBB yang relevan.
Golob juga mengatakan mereka akan meneruskan keputusan
tersebut ke parlemen dan meminta dukungan dari anggota parlemen.
Spanyol, Norwegia dan Irlandia telah memutuskan untuk secara
resmi mengakui Palestina pada 28 Mei.
(ant/red)
