Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengusap wajahnya saat menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemanfaatan Sirekap di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (19/2/2024).
Jakarta - Ketua
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari merespons tudingan terkait gaya
hidupnya yang suka berfoya-foya, mulai dari menyewa jet pribadi sampai gemar
dugem dan main perempuan.
Dari sederet tudingan yang dilontarkan oleh Anggota Komisi
II DPR Fraksi Partai Golkar Riswan Tony, Hasyim hanya memberikan klarifikasi
soal penyewaan jet pribadi. Soal tuduhan senang dugem dan main perempuan tak ia
respons.
“Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik.
Pengadaan logistik yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal, 14
Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab?" kata Hasyim di
Jakarta, dikutip Kamis (16/5/2024).
Hasyim menegaskan pesawat itu digunakan untuk memastikan
surat suara khususnya surat suara formulir sampai kepada pemilih tepat waktu.
Ia beralasan, hal itu dilakukan karena dalam waktu selama 75 hari itu pengadaan
logistik pada pemilu 2024 harus sudah rampung. Jika tidak, Hasyim
mempertanyakan siapa nantinya yang akan disalahkan.
"Tahu enggak teman-teman batas waktu pengadaan logistik
cuma 75 hari siapa yang enggak sport jantung? Kalau gagal siapa yang dituduh
gagal?" ucap Hasyim.
Diketahui dalam rapat pada Rabu (15/5/2024) malam, Riswan
menyindir gaya hidup para anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berlagak
seperti tokoh fiksi penakluk wanita Don Juan karena 'kaget' mendapat anggaran
triliunan rupiah.
Riswan menyebut para pejabat KPU itu kerap menyewa jet,
dugem, hingga bermain wanita. Menurut dia, DKPP pasti sudah mendengar informasi
mengenai kelakuan anggota KPU tersebut.
"Bukan apa-apa, kaget ini. Punya uang Rp56 triliun itu
kaget. Akibatnya, ya sudah, ada yang kayak Don Juan. Nyewa private jet, belum
lagi dugemnya. Bukan kita enggak dengar, itu pasti DKPP tahu, enggak mungkin
enggak tahu. Belum lagi wanitanya. Pak Heddy nih cengar-cengir saja nih," ujar
Tony.
Riswan mengusulkan agar anggaran KPU dikecilkan. Menurutnya,
anggaran yang terlalu besar membuat gaya hidup anggota KPU pun berubah tapi tak
diimbangi dengan kinerja yang baik.
"Empat tahun ini ngapain aja mereka, coba bayangkan itu
empat tahun dengan anggaran yang ada sering bolak balik Jakarta, belum lagi
yang mengatakan pusat sering ada rapat sana rapat sini. Tiap minggu mereka ke
sini, oleh karenanya kalau ada anggaran 2025 ini untuk tahun depan 2025 tidak
ada lagi Pilkada, kita kecilkan saja ketua jangan lagi miliar-miliar
triliunan," ujarnya tegas.
(red/ris)
